Bawaslu Lakukan Bimtek Bagi Panwascam dan Panwaslu Kelurahan

SEMARANG- Bawaslu Kota Semarang lakukan Bimbingan Teknis bagi Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan jelang pemungutan dan penghitungan suara, 9 Desember 2020 nanti, pada 29-30/11/2020. Ketua Bawaslu Kota Semarang, Muhammad Amin mengatakan bahwa sebagai langkah persiapan dalam melakukan bimbingan teknis bagi 3.447 Pengawas di 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan di Kota Semarang. "Bimtek sebagai persiapan jelang pungut hitung dan kami berharap dapat tranfer pengetahuan kepada pengawas. Maka penting  agar tugas dan wewenang pengawas pada masa pungut hitung tidak ada tahapan yang terabaikan," ujarnya Selanjutnya, Amin mengatakan materi yang diberikan saat bimtek meliputi tugas wewenang, mekanisme pengawasan pungut hitung, mekanisme penanganan pelanggaran serta laporan berjenjang. "Tugas wewenang bagi pengawas TPS sangat berat disamping pengawasan pada protokol covid-19, juga pengawasan saat jelang, pelaksanaan serta setelah pungut hitung yang menyangkut penghitungan, Justru hal-hal krusial disana," tambah Amin [caption id="attachment_1878" align="aligncenter" width="572"] Bimbingan Teknis bagi Panwaslu Kecamatan jelang pemungutan dan penghitungan suara, pada 30/11/2020.[/caption] Dari sisi pengawasan jelang pemungutan meliputi penertiban alat peraga, distribusi logistik, pendirian tps dan kepastian logistik pemilihan. "Fokus utama pengawasan jelang adalah koordinasi dengan KPPS untuk memastikan bahwa logistik pilkada tidak ada kurang atau rusak, " ujar Arief Rahman, Kordiv Hukum Bawaslu Kota Semarang. Sisi pengawasan lain, Kordiv Pengawasan Nining Susanti mengatakan pentingnya pengawas dibekali pengetahuan terkait potensi yg nanti timbul saat punggut hitung. "Pemetaan awal menjadi penting, misal pengawasan dimasa pandemi dan masa musim penghujan. Jangan sampai ada TPS yang tidak dapat melaksanakan pungut hitung, " katanya Sementara, Naya Amin Zaini, kordiv PP menyoroti potensi2 pidana pada proses pungut hitung, seperti politik uang, mengarahkan pemilih, kpps mengarahkan pemilih utk mencoblos salah satu paslon,. "Karena ada potensi pidana, untuk itu pembekalan menjadi penting sebagai langkah antisipasi pencegahan," ujar Naya