Perlunya Sinergitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi

SEMARANG- Sistem demokrasi tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat secara luas.  Untuk mewujudkan itu,  Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri menggelar Webinar Nasional secara daring, Situation Room Kemendagri, Kamis, 12/8/2021. Anggota KPU RI,  Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan pentingnya iklim demokrasi untuk membangun sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah daerah dan semua stakeholder dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. "Tugas untuk terus meningkatkan partisipasi bukan semata tugas penyelenggara pemilu saja namun semua stakeholder baik pemerintah,  NGO,  LSM dan juga penyelenggara," ujarnya Menurut Wiarsa peningkatan dan pengembangan partisipasi masyarakat untuk menghadapi Pemilu Nasional Tahun 2024 dengan cara penyebaran informasi, dan membangun kesadaran terhadap pentingnya partisipasi masyarakat. "Selain penyebaran informasi,  juga mendorong masyarakat menggunakan hak pilih, sinergitas antar semua stakeholder dan memang itu tugas bersama, " jelas Wiarsa Sementara Anggota Bawaslu RI, Much. Afifudin mengatakan bahwa peran pengawasan partisipatif perlu terus menerus digelorakan baik oleh penyelenggara pemilu, dan juga pihak-pihak yang konsen terhadap pemberdayaan. "Bawaslu punya media sosialisasi yang sangat efektif sebagai bentuk pendidikan politik dan partisipatif  seperti Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di 280 titik d Indonesia.  Harapannya terus menerus dan ini sangat membutuhkan peran semua pihak," ungkapnya Menurut Afif pengawasan partisipatif dapat mempunyai peran sebagai pemberi informasi awal,  mencegah pelanggaran pemilu, mengawasi dan memantau serta bisa melaporkan dugaan pelanggaran baik pemilu maupun pemilihan. Dalam Webinar dihadiri oleh KPU, Bawaslu se-Indonesia,  Kesbangpol se-Indonesia serta OPD terkait. Sementara Ketua Bawaslu Kota Semarang, Muhammad Amin menyambut baik dan sangat apresiasi terhadap webinar yang diselenggarakan oleh Kemendagri . Menurutnya hal itu penting untuk menggugah kembali bahwa demokrasi adalah pilihan Bangsa Indonesia dan tugas pemberdayaan, pendidikan politik dan peningkatan partisipatif bukan semata tugas penyelenggara pemilu saja. "Sangat penting memang peningkatan partisipatif masyarakat secara luas namun bukan semata untuk mengejar tingkat partisipasi saja meskipun memang salah satu indikator demokrasi.  penting juga di gugah kembali bagaimana masyarakat faham betul terhadap hak-hak masyarakat dan juga partisipasi pengawasan baik pemilu maupun pemilihan." ujarnya