Lompat ke isi utama

Berita

Studi Tiru, Bawaslu Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN

SEMARANG- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang mendapat kunjungan dari Bawaslu Kota Palembang terkait Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada 2020 Kota Semarang. Kamis 23/09 2021. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka Studi Tiru Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN yang ditangani Bawaslu Kota Semarang pada Pilkada 2020 oleh Bawaslu Kota Palembang. Muhammad Taufiq selaku Ketua Bawaslu Palembang menjelaskan maksud adanya kunjungan yang diprakarsai bersama antara Bawaslu dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palembang secara langsung mendapatkan informasi secara lengkap mengenai penanganan pelanggaran netralitas ASN yang ditangani Bawaslu Kota Semarang. “Maksud dari kunjungan yang kami lakukan ini, untuk menggali informasi mengenai penanganan pelanggran Netralitas ASN di Kota Semarang, sehingga dapat menjadi bahan acuan Bawaslu Kota Palembang dalam melakukan proses penanganan pelanggaran Netralitas ASN,” ungkapnya Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Semarang, Muhammad Amin menyampaikan ungkapan syukur dan sebuah kehormatan atas kunjungan dari Bawaslu Kota Palembang. “Kami bersyukur dan merupakan kehormatan atas kunjungan studi tiru Bawaslu Kota Palembang, dalam  penanganan pelanggaran selama Pilkada 2020 tahun lalu. Kita lakukan sharing dan belajar bersama sebagai satu langkah evaluasi dan pembenahan dalam Pilkada dan Pemilu 2024," kata Amin Sementra Naya Amin Zaini selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang menyampaikan  materi proses, faktor-faktor dan analisa terkait pelanggaran netralitas ASN di Bawaslu Kota Semarang. "Harapannya dapat menjadi perbandingan dan kebaikan-kebaikan yang ada dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN dari Bawaslu Kota Semarang ini," ujarnya Harapannya dapat menjadi bahan uji komprehensif antara Bawaslu Kota Palembang dengan Bawaslu Semarang sebagai acuan dalam penanganan pelanggaran dan pencegahan pelanggaran kedepannya.
Tag
Berita