Bawaslu Lakukan Supervisi Penyelesaian Sengketa Jelang Pilkada 2020
|
SEMARANG- Jelang Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020, Bawaslu Republik Indonesia melakukan supervisi ke Bawaslu Kota Semarang, guna memastikan persiapan Bawaslu Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran calon perseorangan yang dibuka KPU mulai tanggal 18-23 Februari 2020 sesuai tahapan Komisi Pemilihan Umum.
Kepala Bagian Sengketa Bawaslu Republik Indonesia, Ibrahim Malik Tanjung mengatakan, supervisi dilakukan guna memastikan kesiapan dari Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengelolaan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) sebagai bagian pengembangan aplikasi yg dikembangkan oleh Bawaslu Republik Indonesia.
" Kami ingin memastikan di setiap supervisi untuk memaksimalkan potensi dan personil kabupaten/kota dalam penyelesaikan sengketa yg akan timbul dalam masa pendaftaran calon perseorangan, "ujarnya
Lebih lanjut Ibrahim mengatakan, bahwa sistem ini juga sebagai media yg dapat digunakan oleh partai politik, bakal calon perseorangan dalam melakukan laporan mulai dari permohonan,registrasi, verifikasi, informasi jadwal musyawarah, notulen, risalah hingga tindak lanjut putusan.
" Semangatnya kami berkeinginan untuk lebih memudahkan bagi pemohon sengketa secara tidak langsung dapat terlayani dengan baik, "lanjutnya
Ibrahim juga mendorong Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mampu mengelola SIPS secara maksimal dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat secara luas sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dilembaga Bawaslu.
" Kami mendorong Bawaslu Kota Semarang untuk segera memberikan sosialisasi tentang kemudahan layanan ini. Sebagai langkah2 antisipasi kalau ada permohonan sengketa, "lanjutnya
Senada itu, Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Semarang, Oky Pitoyo Leksono mengatakan bahwa dalam masa pencalonan perseorangan atau dalam tahapan lain potensi sengketa selalu ada. Untuk itu Bawaslu Kota Semarang tengah mempersiapkan jajarannya dalam pengelolaan SIPS terutama admin dan operator yang nantinya konsen menangani sengketa.
" Kami terus melakukan upaya maksimal dalam antisipasi timbulnya potensi sengketa dalam jelang pilkada 2020," ujarnya
" Kami ingin memastikan di setiap supervisi untuk memaksimalkan potensi dan personil kabupaten/kota dalam penyelesaikan sengketa yg akan timbul dalam masa pendaftaran calon perseorangan, "ujarnya
Lebih lanjut Ibrahim mengatakan, bahwa sistem ini juga sebagai media yg dapat digunakan oleh partai politik, bakal calon perseorangan dalam melakukan laporan mulai dari permohonan,registrasi, verifikasi, informasi jadwal musyawarah, notulen, risalah hingga tindak lanjut putusan.
" Semangatnya kami berkeinginan untuk lebih memudahkan bagi pemohon sengketa secara tidak langsung dapat terlayani dengan baik, "lanjutnya
Ibrahim juga mendorong Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mampu mengelola SIPS secara maksimal dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat secara luas sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dilembaga Bawaslu.
" Kami mendorong Bawaslu Kota Semarang untuk segera memberikan sosialisasi tentang kemudahan layanan ini. Sebagai langkah2 antisipasi kalau ada permohonan sengketa, "lanjutnya
Senada itu, Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Semarang, Oky Pitoyo Leksono mengatakan bahwa dalam masa pencalonan perseorangan atau dalam tahapan lain potensi sengketa selalu ada. Untuk itu Bawaslu Kota Semarang tengah mempersiapkan jajarannya dalam pengelolaan SIPS terutama admin dan operator yang nantinya konsen menangani sengketa.
" Kami terus melakukan upaya maksimal dalam antisipasi timbulnya potensi sengketa dalam jelang pilkada 2020," ujarnyaTag
Berita
