Kelurahan Pedalangan Deklarasikan Tolak Politik Uang
|
SEMARANG-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang menyelenggarakan Pengembangan Kelurahan Anti Politik Uang di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Selasa 31/08/2021.
Kegiatan ini mengangkat tema “Bersama Masyarakat Kelurahan Pedalangan Tolak Politik Uang” diikuti oleh seluruh Ketua RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK), Ketua Forum Kesehatan Kelurahan (FKK), Karang Taruna, Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pegawai Kelurahan Pedalangan serta unsur Babinsa dan Babinkamtibmas di Kelurahan Pedalangan.
Naya Amin Zaini, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang mengatakan sebagaimana tujuan diadakannya kegiatan kelurahan anti politik uang di Kelurahan Pedalangan untuk mendorong masyarakat agar dapat mendeklarasikan diri menolak politik uang dan menerapkan dilingkungan masyarakatnya untuk bersama-sama menolak praktek politik uang.
“Mengacu pada laporan masyarakat dalam Pilkada 2020, kami berharap masyarakat khususnya di Kelurahan Pedalangan dapat berperan aktif melawan praktek politik uang, melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda sebagai tokoh yang paling berpengaruh dilingkungan sehingga dapat mendorong masyarakat lainnya,” ucapnya
Lebih lanjut, Naya menyampaikan larangan keras adanya praktek politik uang melalui penjelasan secara rigid dalam materinya yang menyinggung ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.
“Berkaca pada kasus politik uang yang muncul di Kelurahan Pedalangan, sebagaimana pasal 187 A ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016 politik uang akan menjerat kepada pemberi maupun penerima, selain itu kami juga menjelaskan mengenai politik uang dan bagaimana pencegahan serta penanganan pelanggarannya melalui proses temuan maupun laporan dari masyarakat secara langsung,” tambahnya
Selain itu Lurah Pedalangan, Nanik Kusrini mendukung penuh kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu Kota Semarang dan berterimakasih atas tambahan pengetahuan yang disampaikan kepada warganya.
“Kami sangat mendukung dan mengapresiasi penuh kegiatan ini, harapannya pengetahuan mengenai politik uang ini dapat diterapkan oleh masyarakat dalam Pilkada ataupun Pemilu kedepannya dan ditularkan dan disosialisasikan pada jajarannya, melalui rapat-rapat RW, PKK, LPMK, Babinsa, Babinkamtibmas, Karang Taruna dan FKK di Kelurahan Pedalangan.” ujarnya
“Mengacu pada laporan masyarakat dalam Pilkada 2020, kami berharap masyarakat khususnya di Kelurahan Pedalangan dapat berperan aktif melawan praktek politik uang, melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda sebagai tokoh yang paling berpengaruh dilingkungan sehingga dapat mendorong masyarakat lainnya,” ucapnya
Lebih lanjut, Naya menyampaikan larangan keras adanya praktek politik uang melalui penjelasan secara rigid dalam materinya yang menyinggung ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.
“Berkaca pada kasus politik uang yang muncul di Kelurahan Pedalangan, sebagaimana pasal 187 A ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016 politik uang akan menjerat kepada pemberi maupun penerima, selain itu kami juga menjelaskan mengenai politik uang dan bagaimana pencegahan serta penanganan pelanggarannya melalui proses temuan maupun laporan dari masyarakat secara langsung,” tambahnya
Selain itu Lurah Pedalangan, Nanik Kusrini mendukung penuh kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu Kota Semarang dan berterimakasih atas tambahan pengetahuan yang disampaikan kepada warganya.
“Kami sangat mendukung dan mengapresiasi penuh kegiatan ini, harapannya pengetahuan mengenai politik uang ini dapat diterapkan oleh masyarakat dalam Pilkada ataupun Pemilu kedepannya dan ditularkan dan disosialisasikan pada jajarannya, melalui rapat-rapat RW, PKK, LPMK, Babinsa, Babinkamtibmas, Karang Taruna dan FKK di Kelurahan Pedalangan.” ujarnyaTag
Berita
