Rezim regulasi Pilkada terdapat dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi “Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, Kota dipilih secara demokratis”.

SEMARANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang adakan rapat internal membahas penerbitan buku pengawasan (19/8) setelah kemarin menerbitkan buletin edisi I sebagai bentuk capaian kinerja dan prestasi yang telah di torehkan selama pemilu tahun 2019.

Momentum bersejarah, pelantikan Bawaslu Kab/Kota se-Indonesia pada waktu itu dilaksanakan pada 15 Agustus 2018 di Jakarta, Hotel Bidakara, di ikuti sebanyak 1.914 orang Bawaslu Kab/Kota.