Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu turut memberikan masukan terkait tahapan pilkada dan keberadaan Bawaslu tingkat kabupaten/kota yang sudah permanen. Sehingga, penyelesaian sengketa bisa dilaksanakan di daerah.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu didorong melakukan judicial review UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, kewenangan Bawaslu banyak memiliki perbedaan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi mendapat apresiasi dari Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto. Sebagai Ketua Majelis Hakim dirinya mengatakan, jajaran Bawaslu cukup efektif dalam membuat sekaligusembacakan keterangan tertulis.