Berani Bersuara, Berani Melapor: Perempuan Kunci Pemilu Bermartabat

Semarang — Bawaslu Kota Semarang bersama DPRD Kota Semarang menggelar kegiatan Konsolidasi Demokrasi pada Selasa (28/04/2026), di Aula Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan. Kegiatan yang mengangkat tema “Pemberdayaan Perempuan dalam Partisipasi Politik dan Kebijakan Publik” tersebut diikuti oleh 30 anggota PKK sebagai upaya memperkuat peran perempuan dalam kehidupan demokrasi.

Hadir sebagai narasumber, Anggota Bawaslu Kota Semarang sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani, serta Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Fraksi Demokrat, H. Sugi Hartono.

Dalam paparannya, Maria sapaan akrab Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa  menegaskan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam Pemilu. Menurutnya, perempuan bukan lagi sekadar objek pembangunan, melainkan subjek penting yang ikut menentukan arah demokrasi. Keterlibatan perempuan menjadi bagian dari representasi yang adil dan inklusif, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, keluarga, dan kelompok rentan.

“Perempuan punya peran penting dalam pengawasan Pemilu, mulai dari lingkungan terdekat, keluarga, hingga komunitas. Perempuan dapat menjadi pengawas, pendidik politik, pelapor pelanggaran, sekaligus agen literasi demokrasi,” ujar Maria.

Ia juga mengingatkan pentingnya kecermatan dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama di tengah derasnya arus informasi digital. Menurutnya, setiap informasi, termasuk hoaks atau berita yang belum terbukti kebenarannya, harus disaring terlebih dahulu sebelum disebarluaskan.

“Kalau ada hoaks atau berita yang belum jelas kebenarannya, harus disaring dulu. Pastikan informasinya benar. Perempuan juga harus punya keberanian untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu,” tegasnya.

Maria menyoroti sejumlah tantangan yang masih kerap dihadapi perempuan dalam pemilu, seperti politik uang, disinformasi, hoaks, hingga anggapan bahwa perempuan tidak perlu terlibat aktif dalam pengawasan. Karena itu, perempuan didorong untuk berani bersuara, menolak politik uang, cerdas menyaring informasi, serta aktif menjaga integritas demokrasi.

Peran perempuan dalam pengawasan Pemilu di Kota Semarang juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Pada Pemilu 2024, tercatat sekitar 1.134 perempuan terlibat sebagai pengawas pemilu di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, hingga Pengawas TPS. Angka tersebut menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya hadir, tetapi juga menjadi kekuatan penting di tingkat akar rumput dalam menjaga suara rakyat.

Senada dengan hal tersebut, H. Sugi Hartono menyampaikan bahwa keterwakilan perempuan dalam ruang politik, termasuk target minimal 30 persen dalam lembaga legislatif, merupakan hal penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan berimbang. Ia menekankan bahwa perempuan harus semakin melek politik, tidak mudah dihasut, serta mampu menggunakan hak pilih secara sadar dan bertanggung jawab.

Menurut Sugi, partisipasi perempuan tidak hanya dapat dilakukan melalui jalur politik formal, seperti menjadi anggota legislatif, aktif di partai politik, atau menggunakan hak pilih dalam pemilu. Perempuan juga dapat mengambil peran melalui jalur nonformal. 

"Perempuan bisa terus aktif tidak hanya di sektor formal, misalnya melalui jalur non formal di lingkungan masyarakat, seperti organisasi masyarakat, forum musyawarah, kegiatan sosial, dan ruang-ruang advokasi publik."tegas Sugi.

Ia juga mengingatkan bahwa tahapan kampanye merupakan salah satu fase yang rentan terhadap pelanggaran pemilu. Namun, di sisi lain, kampanye juga menjadi momentum penting bagi masyarakat, khususnya perempuan, untuk mengenali calon pemimpin secara lebih kritis, menilai gagasan yang ditawarkan, serta memastikan pilihan politik didasarkan pada rekam jejak dan program, bukan karena tekanan, hasutan, maupun politik uang.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Semarang dan DPRD Kota Semarang berharap perempuan semakin percaya diri mengambil peran dalam proses demokrasi. Pemberdayaan perempuan dalam politik dan kebijakan publik dinilai sebagai langkah strategis untuk membangun demokrasi yang lebih inklusif, adil, dan bermartabat.

Perempuan hari ini tidak lagi berdiri di belakang demokrasi. Perempuan berdiri di garis depan: mengawasi, menjaga, berani melaporkan dugaan pelanggaran, dan memastikan setiap suara rakyat tetap bermartabat.