Perempuan sebagai ‘Spionase’ Demokrasi, Garda Depan Cegah Pelanggaran Pemilu

Semarang – Kolaborasi antara Bawaslu Kota Semarang dan DPRD Kota Semarang kembali digelar dengan menyasar penguatan peran Perempuan dalam demokrasi. Kegiatan bertajuk Sosialisasi Pendidikan Politik untuk Kaum Perempuan ini berlangsung di Kelurahan Peterongan, Rabu (15/04/2026), bertempat di Kantor Kelurahan Peterongan.

Kegiatan diawali dengan pelantikan Ketua Forum Kesehatan Kelurahan (FKK), Posyandu RW, serta pengurus PKK tingkat RW dan RT masa bakti 2026–2031. Pelantikan dilakukan langsung oleh Lurah Peterongan, Ermawati, yang sekaligus menegaskan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan sosial, termasuk dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Usai pelantikan, agenda dilanjutkan dengan sosialisasi pendidikan politik yang menghadirkan Anggota Bawaslu Kota Semarang, V. Silvania Susanti, dan Anggota DPRD Kota Semarang Fraksi Partai Gerindra, Abdul Majid. Keduanya juga turut menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada para pengurus yang baru dilantik.

Dalam pemaparannya, V. Silvania Susanti yang akrab disapa Silva menekankan pentingnya keberanian masyarakat, khususnya perempuan, untuk terlibat aktif dalam pengawasan Pemilu. Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tugas lembaga, tetapi juga tanggung jawab bersama sebagai warga negara.

“Perempuan memiliki posisi strategis, terutama di era digital. Kita harus berani menjadi bagian dari pengawas partisipatif, memastikan setiap proses demokrasi berjalan sesuai aturan,” ujar Silva.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menjadi “spionase” dalam arti positif, yakni peka terhadap potensi pelanggaran di lingkungan sekitar.

“Kita semua harus bisa menjadi spionase. Artinya, kita mampu melihat, mencatat, dan melaporkan jika ada dugaan pelanggaran. Catat, foto, dan rekam adalah langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat,” tegasnya .

Sementara itu, Abdul Majid menjelaskan bahwa pendidikan politik tidak hanya dimaknai sebagai pemahaman praktis tentang Pemilu, tetapi juga mencakup nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, tanggung jawab, serta kemampuan menyaring informasi di ruang digital.

“Pendidikan politik itu bukan hanya soal memilih saat hari H, tetapi bagaimana kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari. tidak mudah terprovokasi, mampu memverifikasi informasi,” jelasnya .

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan pengawas Pemilu dalam membangun kesadaran politik masyarakat, khususnya kaum perempuan sebagai kelompok strategis dalam struktur sosial.

“Perempuan adalah penggerak di tingkat keluarga dan lingkungan. Ketika perempuan paham politik secara benar, maka pendidikan demokrasi akan menyebar secara alami di masyarakat,” ujar Abdul Majid.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan seperti ini menjadi ruang penting untuk membangun literasi politik yang sehat, sekaligus memperkuat daya tahan masyarakat terhadap berbagai potensi pelanggaran Pemilu.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Semarang berharap partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu semakin meningkat, tidak hanya pada momentum Pemilu, tetapi juga dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.