Warga Didorong Lebih Cermat, DPRD dan Bawaslu Kota Semarang Tegaskan Pentingnya Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Semarang – Kolaborasi antara DPRD Kota Semarang dan Bawaslu Kota Semarang terus diperkuat melalui kegiatan sosialisasi bertema “Peran Strategis Warga dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu” yang dilaksanakan di Kelurahan Karangayu (20/2).

Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara unsur legislatif dan pengawas Pemilu dalam mendorong pengawasan partisipatif serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga integritas demokrasi. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh pengurus dan anggota PKK, Ketua RT dan RW, serta tokoh masyarakat setempat.

Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang Fraksi PDI Perjuangan, Joko Susilo, menekankan bahwa masyarakat memiliki posisi strategis dalam menentukan kualitas Pemilu melalui pilihan yang cermat dan bertanggung jawab.

“Dari sosialisasi ini diharapkan dalam pemilu nanti masyarakat tidak ceroboh dalam memilih pasangan calon,” ujar Joko.

Menurutnya, pemilih yang bijak dan rasional merupakan salah satu faktor pencegah terjadinya pelanggaran maupun praktik-praktik yang dapat mencederai proses demokrasi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang Fraksi Partai Gerindra, Abdul Majid, mengingatkan pentingnya ketertiban administrasi kependudukan sebagai bagian dari upaya menjaga validitas daftar pemilih. Ia menyoroti potensi kerawanan apabila penerbitan dokumen kependudukan tidak dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Proses penerbitan KTP harus melalui mekanisme yang sesuai aturan. Jika tidak, hal tersebut sangat berisiko dan dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan data, bahkan memungkinkan satu orang memiliki lebih dari satu identitas,” tegas Abdul Majid.

Ia menambahkan bahwa pengawasan terhadap data kependudukan menjadi tanggung jawab bersama guna mencegah potensi penyalahgunaan identitas dalam proses Pemilu.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Kota Semarang, Silvania Susanti, mengajak masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengawasan dan berani menolak segala bentuk pelanggaran, termasuk praktik politik uang.

“Ayo bersama-sama Bawaslu mencegah terjadi pelanggaran Pemilu, seperti politik uang,” ajaknya.

Silvania menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan pelanggaran tidak hanya bergantung pada penyelenggara, tetapi juga pada kepedulian serta partisipasi warga sebagai garda terdepan pengawasan di lingkungan masing-masing.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan kesadaran kolektif masyarakat semakin meningkat sehingga Pemilu dapat terselenggara secara jujur, adil, dan berintegritas.