Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) merupakan dasar hukum dalam bentuk perjanjian (agreement) antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Penyelenggara Pemilu, baik Bawaslu maupun KPU. NPHD sebagai pelaksanaan dari ketentuan regulasi UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU No.

Secara konstitusi, karena memakai nomenklatur “badan peradilan”, maka apakah badan peradilan khusus (Bapersus) tersebut, masuk rezim regulasi kekuasaan kehakiman dalam pasal 24 ayat (1), (2), (3) UUD NRI 1945 tentang kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung (MA), ataukah masuk rumpun rezim pilkada

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kepala Biro (Karo) Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3) Bawaslu La Bayoni memaparkan, tahun ini Bawaslu memperluas daerah penjaringan peserta sekolah kader pengawasan pemilu partisipatif anngkatan kedua.