Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu didorong melakukan judicial review UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, kewenangan Bawaslu banyak memiliki perbedaan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi mendapat apresiasi dari Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto. Sebagai Ketua Majelis Hakim dirinya mengatakan, jajaran Bawaslu cukup efektif dalam membuat sekaligusembacakan keterangan tertulis.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, ada penghormatan besar yang diberikan kepada Bawaslu dengan adanya penguatan yang diberikan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.